Terhitung sampai akhir bulan Maret tahun ini, setahun sudah pasca demo besar terhadap angkutan online (23 Maret 2016) yang terjadi tidak hanya antar angkutan taksi dengan taksi online serta juga ‘menyentuh’ ke ojek online di lapangan. Meski setahun berselang, tindak lanjut penyelesaiaannya, belum menjamin berhentinya penolakan angkutan online di beberapa kota. Keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub No.32 2016) mengatur keberadaan angkutan online merupakan itikad baik pemerintah mencari titik temu permasalahan ini termasuk bertahap mengkaji berbagai masukan dalam bentuk revisi Permenhub yang tertuang dalam sebelas poin. Di sisi lain sudah ada kerjasama perusahaan angkutan dengan angkutan online sekaligus mengurangi gesekan seperti kerjasama pemesanan taksi Blue Bird dengan GO-JEK via aplikasi GO-CAR dan juga pemesanan taksi lainnya dengan layanan GrabTaxi. Ke depan kerjasama seperti ini perlu digalakkan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, mencari tahu akar permasalahan dan cara penangannya adalah yang utama.
Perkembangan pesat angkutan online tidak lepas dari inovasinya didukung teknologi terkini, efisien serta ‘mengganggu’ kemampanan pemain bisnis, berkat teknologi (disruption technology). Angkutan online dijalankan tanpa harus memiliki armada dan pengemudi sebagai karyawan. Kerjasama kemitraan yang dikenal dengan sharing economy ini memanfaatkan transaksi via platform internet yang unggul sisi waktu, proses serta biaya dibanding angkutan model bisnis non sharing economy. Investor tertarik suntikkan modal usaha meski bisnis sharing economy ini belum menjanjikan balik modal dalam tiga tahun, condong mengejar target prioritas utama penguatan pertumbuhan pengguna (customer base) fase awal dan market berkelanjutan jangka panjangnya. Pendekataan ini dikaji Exequiel Hernandez professor manajemen Wharton Business School dalam artikel Growth vs. Profits: Uber’s Cash Burn Dilemma yang dimuat pada situs wharton.upenn.edu.
Dana investor digunakan subsidi silang program promo dukung tarif kompetitif menjadi daya tarik konsumen. Namun jika tarif per kilometer (km) yang ditawarkan terus semakin murah, berpotensi perang tarif perusahaan angkutan online, yang belum tentu disikapi gembira pengemudi angkutan online. Beberapa demo pengemudi berkaitan keberatan penurunan tarif dan promo tarif murah, karena dirasa berimbas berkurangnya komisi, meski pihak manajemen beri solusi pengumpulan poin bonus.
Tarif kompetitif menjadi pijakan kuat angkutan online dan juga menimbulkan ‘guncangan’ perpindahan konsumen ke angkutan online. Polemik angkutan dengan angkutan online semula hanya entitas moda transportasi yang sama (antar angkutan roda empat atau roda dua saja), mulai menyentuh lintas moda angkutan seperti penolakan pengemudi becak (roda tiga), angkot (roda empat) terhadap pengemudi ojek online (roda dua). Selain tarif, efisiensi pemesanan dan model pengantaran langsung ke tujuan akhir, menjadikannya kompetitif terhadap angkot/bis kota (yang terbatas trayek dan waktu), becak (dari sisi kecepatan).
Peran pemerintah diperlukan melindungi keberadaan angkutan non-online ini, seperti pemerintah beri ruang gerak angkutan online dalam Permenhub dan peraturan daerah turunannya. Melihat keunggulannya baiknya angkutan online diklasifikasikan kategori angkutan taksi, seperti taksi online pada kendaraan roda empat dan taksi motor online pada kendaraan roda dua (ojek online). Dengan segmentasi tarif dan layanan yang berbeda dengan angkot, bis kota, becak, ojek, dan diharapkan ciptakan kondusifitas dan meminimalisasi konflik di lapangan, karena dengan segmen berbeda tiap angkutan punya target market beragam sesuai kebutuhannya konsumennya. Pengemudi angkutan online pun akan dapat proporsi komisi lebih besar. Jika ada keberataan penyesuaian tarif ini karena tarif sebagai komponen kritikal persaingan antar perusahaan angkutan online. Pemberlakuan tarif batas bawah dan atas yang diatur dalam Permenhub No. 32 2016 bisa menjembataninya, meski pengaturannya masih pada kendaraan umum angkut orang (beroda empat). Lebih dari itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan relasi antar perusahaan angkutan online pun harus intensif dikomunikasikan bahkan jika perlu keberadaan sebuah asosiasi yang menaungi dan menjembatani komunikasi antar perusahaan angkutan online untuk bekerja sama sinergis.
Permenhub No. 32 tahun 2016 terbuka untuk ruang gerak penyesuaian kebijakan dengan situasi kondisi pada tingkat daerah seperti perijinan, pengaturan dan kuota armada angkutan online ini sebagaimana yang diberlakukan pada angkutan kota. Optimasi kuota ini mendukung iklim berbisnis semua entitas termasuk baik internal angkutan maupun angkutan online.
Pada akhirnya kembali pada sejauh mana keefektifnya meredakan polemik dan potensi konflik yang ada. Seperti kejadian yang sudah-sudah, tidak jarang demo berakhir bentrok coba diselesaikan dengan kesepakatan damai antar kelompok yang saling berbenturan di lapangan, dimana ini merupakan bagian penyelesaian sementara dari sisi keamanan dan ketertiban wilayah pasca bentrok. Namun yang lebih utama dengan melakukan ekplorasi komprehensif menyentuh akar permasalahan dan menawarkan tindakan solusi tepat sasaran dan berkeadilan ini merupakan ‘obat’ mujarab yang tidak hanya menutup ‘luka menganga’ namun menyembuhkannya. Lantas sampai kapan hal ini bisa teratasi? Setidaknya diinisiasi dengan pemberlakuan Permenhub No. 32 tahun 2016 per 1 April nanti.
Mari kita kawal, bantu sekaligus kritisi jika perlu!
*Artikel ini pertama kali dimuat pada laman artikel LinkedIn JM Zacharias sehari (31 Maret 2017) sebelum pemberlakuan PerMenHun No.32/2016.
Credit image: surasakiStock,freedigitalphotos.net
Tentang Penulis : JM Zacharias ( @jmzacharias ) saat ini berprofesi sebagai business strategist, berkarir profesional dalam bidang produk, sales dan marketing lebih dari satu dekade. Pengalaman karir profesionalannya di berbagai industri meliputi retail, consumer electronic, teknnologi informasi dan telekomunikasi baik Business to Customer (B2C) maupun Business to Business (B2B). Dengan beragam pengalaman di perusahaan multinasional, nasional serta startup pada bidang teknologi, sales marketing dan manajemen serta iklim kerja lintas budaya antar bangsa dalam portofolio karirnya di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara turut memperkaya wawasan dan melebarkan preperspektif untuk terus belajar dan berbagi. Mengkomunikasikan ide dan strategi bisnis dilakukannya dalam bentuk artikel, pelatihan dan kegiatan konsultasi. Informasi detail dapat di lihat pada JMZacharias.Com Strategi Bisnis & Teknologi . Anda dapat mengubungi melalui tautan kami.
Kejadian demo dan bentrok 22 Maret lalu antara pengemudi angkutan umum dengan pengemudi/mitra layanan transportasi berbasis aplikasi yang semakin menguak puncak gunung es permasalahan yang belum mencapai titik temu. Di satu sisi angkutan transportasi umum resmi yang beroperasi dibawah ijin serta proses administrasi dari lembaga pemerintah yang berwenang, merasa layanan transportasi berbasis aplikasi dengan leluasa beroperasi tanpa prosedur ijin sebagaimana yang harus dijalani angkutan umum jalan raya sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU Nomor 22 Tahun 2009 ). Disamping itu dengan model bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi ini, memotong komponen biaya-biaya yang ada pada angkutan umum, sehingga berkontribusi pada harga yang ditawarkan lebih kompetif. Keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi sudah hadir sejak tahun lalu. Namun keberadaannya belum dianggap menjadi ancaman atau dipermasalahkan bak anak singa yang perlu waktu untuk menjadi singa untuk kemudian mulai diperhitungkan. Begitu minat partner pengemudi/mitra layanan transportasi berbasis aplikasi sambutan pelanggannya membuat perkembanganlayanan transportasi berbasis aplikasi ini, barulah muncul penolakan terhadap keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi yang dianggap ‘mengancam’ keberadaan angkutan umum yang sebelumnya menjadi satu-satunya opsi angkutan umum resmi. Di sisi lain pemerintah selaku regulator dihadapkan persoalan menjadi semakin pelik karena belum ada titik temu peraturan yang mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi ini.
Bila selama ini, pengguna angkutan umum dalam hal ini taksi dan ojek pangkalan akan mudah tersegmentasi karena adanya perbedaan (disparitas) harga berikut servis. Namun sejak adanya ojek dengan layanan transportasi berbasis aplikasi, yang menawarkan standar kemudahan akses (pemesanan yang cepat dan jaminan kepastian), kenyamanan berikut standar operasi prosedur yang harus dipatuhi partner dalam hal ini pengemudinya, menyebabkan gap servis yang semakin mendekati dengan servis yang diberikan taksi namun dengan harga yang lebih kompetitif. Memang tidak bisa membandingkanya secara apple-to-apple, namun khusus di Jakarta aspek kemacetan yang menjadi momok dalam akses transportasi di jalan dan kendaran roda dua (ojek) mempunyai keunggulan komparatif untuk menggunakan banyak alternatif rute baik manuver sela-sela kemacetan serta melalui jalan-jalan tikus. Hal ini yang membuat persaingan lintas moda transportasi menjadi terbuka terutama jika servis yang ditawarkan gap-nya tidak lebar sehingga harga menjadi komponen kunci untuk konsumen men-switch preferensi layanan apa yang ingin digunakan.
Pasca kejadian demo dan bentrokan 22 Maret lalu, pemerintah membuat gebrakan cepat [mestinya tidak harus menunggu sampai terjadi bentrokan secara horisontal tersebut di lapangan) untuk menarik suatu kejelasan bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi ini berhak diberi kesempatan untuk hidup (beroperasi) sesuai dengan perkembangan jaman, di sisi lain pemerintah memberlakukan kewajiban yang sama yang harus dijalani juga layanan transportasi berbasis aplikasi ini untuk mengurus perijinan dan prosedur dalam peraturan yang mengakomodir keberadaannya. Dalam hal ini di satu sisi pemerintah melihat perkembangan di masyarakat dan juga keberadaan entitas pemain baru dengan tetap memberi jaminan fairness bagi pemain lama, bahwa pemain baru pun diatur (harus) mengikuti peraturan yang sama seperti ijin operasional kendaraan angkutan termasuk KIR yang dengan penyesuaian dalam aturan baru tersebut.
Pembelajaran Bersama
Dari bagian awal tulisan di atas, saya tidak mendikotomikan ke dalam dua entitas taksi dan taksi online, sebab dikotomi tersebut tidak sepenuhnya benar. Ambil contoh taksi BlueBird Group (angkutan umum taksi) juga dilengkapi layanan aplikasi online juga. Itu sebabnya case ini saya menggunakan angkutan umum dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Bisa saja (seperti contoh taksi Blue Bird Group) sama-sama menggunakan aplikasi pemesanan online, namun yang jelas berbeda adalah model bisnisnya dengan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber, Grab Car, GoJek, Grab Bike dll yang berbasis Sharing Economy. Pasca demo penolakan layanan transportasi berbasis aplikasi sebelumnya ( 14 Maret 2016 ) yang terjadi 8 hari sebelum demo yang lebih besar disertai bentrokan 22 Maret 2016, saya melihat polemik semakin memanas pro dan kontra terhadap masalah ini, termasuk ranah pembahasannya pun ada yang fokus, konstruktif meski ada juga melebar. Setidaknya kita lihat partisipatif masyarakat dalam berekspresi seperti beropini menjadi bagian pembelajaran bagi kita semua.
Mengamati perkembangan, pembicaraan yang hangat sampai mengkristal menjadi polemik di media massa serta media sosial. Saya gunakan kesempatan ini juga untuk kita bersama-sama belajar tentang salah satu gelombang ekonomi baru ini yang disebut Sharing Economy. Mengacu pada artikel saya (2015) Sharing Economy yang secara harafiah dapat diterjemahkan kedalam terminologi Ekonomi Berbagi meskipun belum ada konsensus resmi mengenai terminloginya dalam bahasa Indonesia. Sehingga ijinkan saya untuk kembali menggunakan istilah aslinya Sharing Economy dalam pembahasan lebih lanjut.
Sharing Economy dimulai dikelanl munculnya CrowdEconomy (istilah pada awalnya) yang perannya merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar yang kita kenal dengan CrowdSourcing. Crowd Sourcing merupakan gerakan kolaboratif dari berbagai [banyak] resourcesses (sumber daya) tak terbatas pada waktu (24/7, 24 jam dlm 7 hari kerja), tempat/geografi (negara), lintas budaya dsb. Itu semua dimungkinkan oleh platform internet yang kita gunakan untuk berkomunikasi, hiburan, berbisnis sampai pada gerakan kolaborasi seperti CrowdSourcing ini.
Gerakan CrowdSourcing ini mulai eksis saat krisis/resesi melanda Amerika dan Eropa sejak 2008. Pada waktu itu krisis menyentuh semua sektor yang tidak hanya mengakibatkan lowongan pekerjaan tidak ada, namun terjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) tidak terkecuali seretnya likuiditas (pencarian dana) perbankan dalam memberi program pinjaman usaha (loan program). Saat itulah munculah layanan servis CrowdSourcing tawaran pekerjaan paruh waktu yang dikenal dengan istilah freelance yang digagas oleh platform Elance, dimana pengusaha bisa fleksibel berbagi kesempatan dan mendapatkan berbagai resource (sumber daya) dengan lebih fleksible (tidak terikat), biaya yang kompetitif (lebih eknomis) dan tenaga kerja mendapatkan kesempatan bekerja di saat peluang kerja sangat terbatas saat krisis tersebut.
Di saat personalan finansial membatasi ruang gerak perbankan dalam memberi fasilitas kredit. Padahal di saat yang sama, perusahaan harus bertahan dengan menghemant sumber daya, merumahkan karyawan bahkan sampai harus merasionalisaikan (PHK). Otomatis, saat krisis tersebut jumlah pengangguran membengkak dan penyerapan tenaga kerja terhambat. Di saat krisis selalu ada peluang, begitu orang optimis bersikap positif. Lantas muncul berkembangnya bisnis baru start-up, menjadi solusi untuk bertahan hidup yang pada jangka panjang terbukti menjadi bagia dalam penciptaan lapangan kerja baru yang tidak bisa diserap perusahaan besar akibat krisis waktu itu. Bisnis start-up model CrowdSourcing ini, bentuknya sangat ramping memungkin untuk hanya fokus pada hal yang bisnis pokok (core business) berikut sumber dayanya (resource-nya) dalam hal ini tenaga kerjanya pun bisa dengan sistem CrowdSource melibatkan freelance dengan sistem kontrak dalam waktu tertentu (3 bulan, 6 bulan dst). Namun persoalan modal keuangan menjadi persoalan besar bagaimana bisnis start-up untuk berkembangan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini lah hadir CrowdFunding melalui berbagai platform seperti Lending Club, Kickstarter yang mengisisi kekosongan fungsi funding tersebut. Dengan platform CrowdFunding ini mampu mengumpulkan dana dari usaha kolaboratif dan menyalurkannya sesusai bisnis proses masing-masing platfrom.
*Kalau di Indonesia salah satu platform CrowdFunding KitaBisa.Com. Begitu mereview kembali beberapa saat lalu ada program patungan donasi Bangun Kembali #MasjidTolikara Papua, kemudian yang terakhir dan masih hangat #RioHaryantoF1-Indonesia Menuju Formula 1, Anda akan teringat beberapa program dari KitaBisa.Com ini
Agar lebih memudahkan lagi untuk mencerna prinsip dasar sharing economy ini, berikut saya sertakan case sharing economy dalam bisnis penyewaan kamar oleh pemilik rumah yang kamarnya tidak berpenghuni tetap (vacant/unoccupied room). Model bisnis ini yang digarap oleh AirBnB. Dari contoh case pada video berikut dikisahkan ada pemilik dua rumah pada kota yang berbeda, dimana beberapa kamar tidak digunakan. Pemilik rumah tidak punya pengalaman untuk menyewakan rumah/kamarnya harian sebagai layaknya bisnis hotel atau cottage/villa. Platform AirBnB kemudian hadir menjembatani sang pemilik rumah untuk mempromosikan berikut fasilitas transaksi dari pengguna (consumer) AirBnB dari berbagai negara. Singkatnya sang pemilik rumah sharing kamar yang dimilikinya untuk ditawarkan bagi pelancong di kota tersebut dengan harga yang kompetitif. Lebih lanjut dapat dilihat pada video yotube dibawah ini.
Semoga penjelasan 3 paragraf dan ilustrasi video di atas dapat memberi gambaran singkat tentang Sharing Economy. Namun bila Anda ingin menggali lebih dalam tentang CrowdSourcing, CrowdFunding beserta contoh kasus (case) yang riil, silakan baca artikel saya satu tahun silam (2015)
Berkaca pasca kejadian demo dan bentrokan 22 Maret 2016, ada hal yang harus direnungkan tentang perkembangan jaman. Tentu perkembangan jaman harus dimaknai sebagai perubahan juga. Sesuatu yang tidak pernah abadi di dunia ini adalah perubahan. Hal ini tidak terkecuali pada bisnis berikut aspek lainnya, apalagi saat ini gelombang perkembangan jaman,dengan perkembangan teknologi dalam hal ini disruptive technology yang merombak struktur kemampanan termasuk lansekap bisnis, belum lagi munculnya tenaga terampil golongan millenials (profesional muda yang lahir antar 1981-1994) dengan gaya berbisnis yang cepat, dinamis dan berani hadapi resiko dan konfrontasi. Kita bisa lihat contoh sekumpulan anak muda di balik gebrakan CrowdSourcing Go-Jek, Teman Ahok, KitaBisa.Com, Change.Org, KawalPemilu.Org yang sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaan dan kesuksesan mereka dalam waktu singkat menjungkirbalikan paradigma lama dan memsubsitusikan dengan paradigman baru yang menjadi ‘currency‘ dari suatu perubahan saat ini!
Saya mencoba beri masukan solusi bagi pemain lama untuk ranah bisnis, terutama sesuai dengan tema yang tadi saya bahas di atas, dalam hal ini bisnis taksi. Penerapan Teknologi Informasi (IT) dengan keunggulan layanan online sudah menjadi atribut yang signifikan meningkatkan daya saing sekaligus keunggulan kompetitif bisnis. Mengadopsi teknologi informasi perlu investasi yang tidak sedikit, namun itu kritikal untuk proyeksi bisnis ke depan. Bahkan sejak tahun lalu dimungkinkan perusahaan taksi untuk mengadakan kerjasama dengan layanan transportasi berbasis aplikasi GrabTaxi.
Gambaran sederhannya seperti yang pernah dilakukan Toko Buku Barnes & Noble beberapa tahun silam, perang ‘berdarah-darah‘ menentang kehadiran Toko Buku Online Amazon yang kemudian bertransformasi menjadi Toko Online untuk semua produk. Akhirnya Barnes & Noble pun melebarkan pasarnya dari jaringan toko buku fisik (yang dikenal dengan istilah Brick & Mortar) untuk kemudian merambah ranah Online BarnesAndNoble.Com. Sama seperti hal nya saat pemain besar perusahan penerbangan (airlines) menghadapi munculnya Low Cost Carrier (LLC) airline beberapa tahun silam, dimana Garuda Indonesia dengan inovasinya melahirkan Citi Link untuk segmen LCC-nya, Singapore Airlines dengan Tiger Air, Qantas dengan Jet Star. Mereka adaptif dengan perubahan mampu bertahan sekaligus menciptakan segmen baru.
Saya punya formula plan, strategi untuk adaptasi, bertahan sekaligus melakuan inovasi model bisnis angkutan umum taksi ini, cuma terlalu panjang kalau harus diuraikan lagi di sini ;).
Dari uraian pemikirian di atas, pada akhirnya kuncinya pada sikap dan pola pikir yang progresif (growth mindset) berani menerima perubahan, adaptif dan bertindak. Take action!
*image credit: Renjith Krishnan-FreeDigitalPhotos.Net
Tentang Penulis : JM Zacharias ( @jmzacharias ) saat ini berprofesi sebagai business strategist, berkarir profesional dalam bidang produk, sales dan marketing lebih dari satu dekade. Pengalaman karir profesionalannya di berbagai industri meliputi retail, consumer electronic, teknnologi informasi dan telekomunikasi baik Business to Customer (B2C) maupun Business to Business (B2B). Dengan beragam pengalaman di perusahaan multinasional, nasional serta startup pada bidang teknologi, sales marketing dan manajemen serta iklim kerja lintas budaya antar bangsa dalam portofolio karirnya di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara turut memperkaya wawasan dan melebarkan preperspektif untuk terus belajar dan berbagi. Mengkomunikasikan ide dan strategi bisnis dilakukannya dalam bentuk artikel, pelatihan dan kegiatan konsultasi. Informasi detail dapat di lihat pada JMZacharias.Com Strategi Bisnis & Teknologi . Anda dapat mengubungi melalui tautan kami.
